PKS Makin Siap jadi Oposisi

Sementara bila Gerindra masuk ke koalisi, hal ini belum membuat koalisi aman sebab hanya akan bertambah menjadi 50 persen suara. Hal ini belum membuat pemerintahan kuat dan aman. Di lain pihak, mendepak Partai Golkar semata dan mempertahankan PKS juga dinilai kurang nyaman, sebab hanya akan menambah amunisi bagi oposisi. Apalagi Golkar memiliki segudang pengalaman dan licin dalam berpolitik yang lebih merepotkan bila berada di luar pemerintahan.

Bagi Presiden SBY sendiri, lanjut Muhtadi, pemberian sanksi bagi partai politik anggota koalisi yang membangkang diperlukan untuk memperkuat soliditas koalisi. Bila ulah Golkar dan PKS dibiarkan tanpa sanksi, maka akan muncul demoralisasi dari partai anggota koalisi lainnya.

Sementara itu, pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan Syariah Pusat (DSP) beserta anggota Fraksi PKS di DPR RI menemui Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Kamis malam (3/3/2011). Rapat khusus yang mendadak itu khusus membahas perkembangan koalisi pasca pidato Presiden Yudhoyono, pada Rabu (1/3/2011).

Pada rapat khusus tersebut, Presiden PKS Luthfi Hasan memaparkan tiga dokumen koalisi, yakni piagam koalisi, agenda koalisi, dan "code of conduct". Kesimpulan dari paparan dan pembahasan menyimpulkan bahwa secara substansi sikap-sikap politik PKS tidak ada yang bertabrakan dengan ketiga dokumen tersebut.