PKS Masih Merasa Paling Berhak Menentukan Wagub DKI
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Suhud Alynudin menyebut partainya memiliki hak untuk menentukan pejabat di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. PKS, kata Suhud, ialah aktor utama dari proses pencarian kursi Wagub DKI yang dahulu ditempati oleh Sandiaga Uno.
Walakin, Suhud menyadari, terdapat pihak lain yang turut berperan dalam pencarian Wagub DKI Jakarta. Yakni Gerindra, DPRD DKI, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, ketiganya bukan aktor penentu di kursi Wagub DKI Jakarta.
"Soal Wagub, kan, sudah disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, bahwa PKS hanya salah satu faktor yang menentukan soal Wagub DKI pengganti Pak Sandiaga Uno. Faktor lainnya seperti Partai Gerindra, sikap partai-partai yang ada di gedung DPRD DKI, dan juga sikap Pak Anies Baswedan sendiri, itu sebagai pihak terkait," kata Suhud saat dihubungi jpnn.com, Sabtu (21/12).
PKS, kata dia, akan mendorong kader terbaik untuk menjabat Wagub DKI Jakarta. PKS tidak legowo andai kursi Wagub DKI tidak dijabat kadernya.
"Aspirasi mayoritas kader PKS di DKI Jakarta tidak legowo jika posisi Wagub diambil oleh pihak lain yang bukan kader PKS. Sebab, posisi Wagub DKI sejak awal merupakan hak PKS," tutur dia.
Saat ini, kata Suhud, proses pembicaraan dengan Gerindra dan DPRD DKI terus dilakukan demi mendapatkan pejabat di Wagub DKI Jakarta. Namun, Suhud tidak menutup mata jika pencarian Wagub DKI belum menemukan titik temu.
"Sebagaimana disampaikan Presiden PKS, jika tidak ada titik temu, ada kemungkinan PKS akan kosongkan posisi Wagub DKI," ungkap dia.
Hingga kini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memiliki pendamping ketika memimpin ibu kota. Sebab, kursi Wagub DKI Jakarta kosong sepeninggal Sandiaga Uno yang maju berkontestasi di Pilpres 2019. (mg10/jpnn)
Sekretaris Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Suhud Alynudin menyebut partainya memiliki hak untuk menentukan pejabat di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Beredar Surat Instruksi Prabowo untuk Pilih Ridwan Kamil, Ini Penjelasannya
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Datangi Markas PKS, Demonstran Menuntut Suswono Dipecat dari Partai
- Sudaryono: Doa Bersama di Kampanye Akbar untuk Munajat Kemenangan Luthfi-Yasin
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- Punya Modal Besar, Sahabat Yoshua Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah