PKS: Masih Terlalu Dini Bicara Pembubaran Partai

Pada UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 2 tahun 2011 pun, menurut Said, diatur larangan itu.

Said menerangkan, melihat tren korupsi oleh anggota dan pengurus parpol semakin meningkat, maka tampaknya mendesak untuk dibuat aturan yang lebih tegas tentang mekanisme pengenaan sanksi kepada partai politik yang anggota dan pengurusnya terlibat kegiatan korupsi.

Selain untuk memaksa agar partai politik mau berubah dan menjauh dari budaya koruptif, lanjut Said, pengenaan sanksi juga bertujuan untuk mengefektifkan konsep penyederhanaan partai politik dalam rangka penguatan sistem Presidensiil.

Sehingga penyederhanaan partai politik ke depan bukan lagi menekankan pada soal kemampuan parpol membentuk kepengurusan di banyak daerah dan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold), tetapi akan lebih ditentukan oleh seberapa bersih parpol dari praktik korupsi. "Jika kader melakukan korupsi, maka partai politiknya harus dibubarkan. Kira-kira begitu rumusannnya," kata Said.