PKS Merespons Surat Presiden Pada DPR soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Menohok
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menanggapi Surat Presiden kepada DPR terkait RUU Ibu Kota Negara.
Mulyanto menyebut daripada membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru lebih baik pemerintah fokus mengejar target vaksinasi 90 persen populasi.
Pemerintah juga perlu menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19.
"Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini. Prioritasnya penanggulangan Covid-19 sebelum program lain yang tidak terlalu penting," tegas Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Rabu (6/10).
Mulyanto berpendapat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai benar sebaiknya pemerintah tidak memaksakan kehendak melakukan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur.
"Apalagi dari sumber utang," ungkap Mulyanto.
Pasalnya, Ibu Kota Negara saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan.
Menurut Mulyanto, tidak tepat program pemindahan Ibu Kota Negara ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menanggapi surat presiden pada DPR soal pemindahan ibu kota negara
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Prabowo Bakal Groundbreaking di IKN, Nilai Investasinya Bikin Kaget
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah