PKS Merespons Surat Presiden Pada DPR soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Menohok

Secara bertahap, lanjut Mulyanto, pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi. Termasuk industri kecil dan menengah.

"Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand)," kata dia.

Mulyanto juga menyoroti utang yang semakin menumpuk.

Menurut dia juga pembayarannya diambil dari pajak rakyat, harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat recovery terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.

"Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar legacy pemerintah. Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus," tandas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan dalam konteks hari ini tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan pindah ibu kota ini.

"Lagi pula umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga untuk mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara ini," ungkapnya.