PKS Minta Diundi Saja

JAKARTA – Panitia angket BBM yang terdiri atas 50 anggota DPR lintas fraksi harus segera memilih pimpinan. Dengan begitu, panitia angket dapat segera bekerja menyusun agenda dan jadwal penyelidikan sebelum memasuki masa reses pertengahan Juli ini. ’’Kalau bisa, Jumat (4/7) ini sudah ditentukan,’’ kata Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq.

 Yang agak berbeda, Mahfudz mengusulkan penentuan pimpinan panitia angket BBM diambil dengan jalan diundi. ’’Pimpinan panitia angket biasanya proporsional berdasarkan kekuatan kursi di DPR. Tapi, kali ini lebih bagus diundi saja,’’ ujarnya dengan mimik serius.

 Menurut dia, dengan diundi, pimpinan panitia angket akan terhindar dari tafsir politik yang negatif. Misalnya, kata Mahfudz, posisi pimpinan sengaja di-setting untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak tertentu.

 Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menolak mentah-mentah mekanisme pengisian pimpinan yang diusulkan PKS. ’’Memangnya ini undian berhadiah?’’ ujarnya.

 Dia menyampaikan, posisi pimpinan seharusnya diberikan kepada fraksi yang menerima hak angket pada saat paripurna. ’’Kalau mengikuti etika politik, ya seperti itu,’’ katanya. Apalagi, lanjut dia, kepimpinan di panitia angket bersifat kolektif. Dengan begitu, setiap keputusan harus diambil secara bersama-sama.

 Dalam paripurna DPR Selasa lalu (24/6), awalnya dalam pandangan resmi fraksi hanya lima fraksi yang mendukung hak angket. Yaitu, FPDIP, FKB, FPAN, FPBR, dan FBPD. Namun, ketika terjadi voting, tiga fraksi yang sebelumnya menolak berubah sikap. Mereka adalah FPKS, FPPP, dan FPDS.

 Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Priyo Budi Santoso juga menolak mekanisme undian. ’’Bisa kita musyawarahkan, tidak perlu voting, apalagi diundi segala,’’ katanya, lantas tertawa. Seperti halnya PDIP, Priyo juga berpandangan kepemimpinan panitia angket harus disusun secara proporsional.

 ’’Kalau disetujui fraksi-fraksi lain, FPG siap memimpin panitia angket untuk posisi ketua,’’ ujarnya dengan percaya diri. Priyo mengakui, pada awalnya, fraksinya memang tidak mendukung hak angket. Tapi, sekarang sudah resmi lolos menjadi hak DPR, bukan orang per orang, atau kelompok-kelompok fraksi. ’’Jadi, FPG juga mempunyai hak yang sama,’’ katanya. (pri/roy)