PKS Minta Jangan Berpolemik Dulu, Biarkan Pertamina Selesaikan Kebakaran Depo Plumpang

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengaku prihatin dan ikut berduka atas kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3) sekitar pukul 20:10 WIB.
Dia berharap Pertamina bisa melakukan penanganan korban dengan baik dan mengantisipasi dampak dari kebakaran tersebut, yakni kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Jabodetabek.
"Pertamina perlu mengambil langkah untuk menutupi kekurangan pasokan distribusi BBM dan gas di wilayah Jabodetabek agar kegiatan ekonomi masyarakat lainnya tidak terganggu," ujar Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/3).
Dia juga meminta berbagai pihak untuk tidak berpolemik tentang penyebab kebakaran.
"Masalah itu bisa kita bicarakan setelah kebakaran diselesaikan dan penanganan korban sudah dituntaskan," imbuh Mulyanto.
Namun, ke depan Mulyanto meminta Pertamina segera melakukan audit keamanan di semua depo dan kilang BBM.
Sebab, dia menyebut kebakaran di depo dan kilang BBM Pertamina termasuk sering terjadi. Karena itu proses pemeriksaan dan pengawasan perlu ditingkatkan. A
Terlebih, kata dia, saat kondisi cuaca belakangan ini sering hujan disertai kilat dan petir sehingga bisa menyebabkan kebakaran di kilang-kilang minyak.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengaku prihatin dan ikut berduka atas kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3)
- Pertamina Patra Niaga Operasikan Terminal LPG Bima
- Pertamina Dorong Ribuan UMKM Perempuan untuk Berkarya Lewat Program PFpreneur
- Tantangan Bagi Kepala Daerah Baru, Rahmat Saleh Ingatkan 4 Hal Penting Ini
- Komisi XII DPR Puji Langkah Strategis Pertamina untuk Capai Target di 2025
- 4 Cara Mudah Mengenali Oli Pertamina Asli dan Palsu, Silakan Disimak!
- Bareskrim Bongkar Kecurangan di SPBU Sukabumi, Konsumen Dirugikan Rp1,4 Miliar Per Tahun