PKS Minta Pemerintah Setop Pembangunan IKN dan KCJB Ketimbang Menaikkan BBM
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai untuk menghemat APBN 2022-2023 pemerintah diminta menghentikan pembangunan proyek yang tak perlu.
Menurutnya, ketimbang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih baik, pemerintah menghentikan pembangunan IKN baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung.
"APBN sebaiknya digunakan untuk membantu dan melindungi kepentingan masyarakat terlebih dahulu sebelum dipakai untuk keperluan lain yang tidak terlalu mendesak," ucap Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (24/8).
Mulyanto mengatakan pembangunan IKN baru dan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung belum perlu dilakukan. Saat ini Indonesia justru perlu membangun kilang-kilang minyak baru agar tidak rentan menaikan harga BBM ketika ada perubahan harga minyak dunia.
"Pemerintah harus dapat menyusun prioritas kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan penting masyarakat. Karena itu Fraksi PKS tegas menolak pembangunan IKN baru dan kereta cepat," tegas Mulyanto.
Dia mengatakan anggaran yang tersedia sebaiknya digunakan untuk subsidi agar harga BBM tidak naik.
"Fraksi PKS dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah," kata Mulyanto.
Wakil Fraksi PKS itu menyebut berbagai skenario dan pilihan kebijakan harus lebih memihak kepada rakyat harus diambil, ketimbang proyek mercusuar gagah-gagahan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai untuk menghemat APBN 2022-2023 pemerintah diminta menghentikan pembangunan proyek yang tak perlu.
- Yanuar Arif Wibowo: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Hapus Utang Pinjol Masyarakat Bawah
- Bawaslu DKI Panggil Lagi Suswono soal Pernyataan Janda Kaya Nikahi Pengangguran
- Prabowo Lantik Pak Basuki Sebagai Kepala Otorita IKN
- Prabowo Beri Tugas Khusus untuk Basuki Hadimuljono
- Menhum Sebut Jakarta Masih Tetap Ibu Kota Negara, Pindah ke IKN Kapan?
- Prabowo Diminta Hati-Hati soal Pengalihan Subsidi BBM menjadi BLT