PKS: Moderasi Islam Faktor Penting Kebangsaan Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat (FPKS DPR) Jazuli Juwaini mengatakan PKS sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam menghadirkan Islam yang rahmatan lilalamin di Indonesia. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia tetapi juga alam dan lingkungan.
Oleh karena itu, Jazuli Juwaini mengatakan PKS selalu bersikap kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, merusak hutan dan lingkungan.
Jazuli mengungkap itu saat memberikan sambutan pada Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Fraksi PKS DPR #2 dengan tema "Moderasi Islam dan Kebangsaan Indonesia", secara virtual Jumat (12/3). Hadir sebagai narasumber Prof Din Syamsudin, Prof Azyumardi Azra, dan Dr Hidayat Nur Wahid.
“Tema moderasi Islam dan kebangsaan ini sengaja kami angkat agar semua umat Islam memiliki rasa tanggung jawab bahwa Islam menjadi faktor penting keindonesiaan. Maju mundurnya bangsa Indonesia, keberhasilan dan keterpurukan Indonesia, pasti ada andil dan kontribusi umat Islam," kata Jazuli.
Anggota Komisi I DPR dari Dapil Banten ini menjelaskan Islam diterima luas di Indonesia dan kemudian menjadi agama mayoritas karena memiliki karakter wasatiyah (moderasi atau jalan tengah), keseimbangan, dan didakwahkan secara damai seperti dakwah Wali Songo yang tanpa ada pertumpahan darah sedikitpun.
Selanjutnya, kata dia, dalam sejarah pergerakan kemerdekaan maupun dalam pembentukan negara Indonesia merdeka, rasanya tidak bisa dipisahkan dari peran umat Islam dan para santri.
Menurut Jazuli, NU menyebut Pancasila dan NKRI sebagai ‘Darussalam’. Muhammadiyah menyebut Pancasila dan NKRI sebagai ‘Darul Ahdi wa Syahadah’.
“Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia jelas negara beragama karena sila pertama Pancasila jelas menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah karakter Indonesia yang harus dijaga sampai kapanpun,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan PKS selalu bersikap kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, merusak hutan dan lingkungan.
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Ungkap Tanggalnya
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024