PKS: Mungkin Sandi Bagi-Bagi Kekuasaan Sendiri

jpnn.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra membantah sudah membahas bagi-bagi jatah kursi menteri di kabinet. Padahal, sebelumnya kabar tersebut diamini Ketua Tim Pemenangan Pilpres Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pihaknya membantah bila PKS dan Gerindra sudah membahas bagi bagi jatah menteri di kabinet. Sebab, koalisi Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019 juga belum jelas.

”Belum, saya katakan mungkin Pak Sandi sudah orat-oret sendirian tapi belum pernah dibicarakan dengan PKS, ini saya tegaskan, tidak betul bahwa PKS sudah berbicara pembagian kekuasaan, lah ini siapa orang koalisinya aja belum jelas masa udah bicara kekuasaan. Saya tegaskan belum ada bagi-bagi kekuasaan,” ungkapnya kepada wartawan di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/6).

Sohibul juga membantah jika sudah ada pembicaraan jika PKS tak dapat kursi calon wakil presiden (cawapres) akan diganti dengan lima kursi menteri. Pihaknya masih fokus pada pematangan koalisi dan mencari pemimpin yang lebih baik dari petahana Joko Widodo.

”Itu semua menjadi bagian dari pembicaraan, kan ada hitung-hitungan tapi hari ini kita belum berbicara hitung-hitungan tentang kekuasaan itu. Kita sedang mencari mana yang terbaik untuk dalam hal ini karena kita bertekad untuk punya pemimpin yang lebih baik dari Pak Jokowi. Misalnya Pak Jokowi nilainya 7, kami ingin yang 8, ya ini sedang proses kita lakukan itu, yang penting itu,” tutur Sohibul.

Hal serupa dilayangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, hingga kini belum ada pembahasan tersebut. ”Belum ada. Belum lah kalau power sharing (bagi-bagi kekuasaan, Red) pastikan bersama-sama. Kalau bagi-bagi menteri ya nanti dulu lah,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/7).

Fadli memastikan, pembahasan power sharing memang akan dibicarakan. Namun, dia menegaskan, hingga kini belum ada pembicaraan intensif mengenai pembagian kursi menteri.

”Ya maksudnya pembagian itu belum ada. nomenklatur dan sebagainya belum ada. Yang kita bicarakan sekarang ini formasi di awalnya dulu nanti baru bagaimana cara meng-handle-nya,” tutur wakil ketua DPR RI itu.