PKS Nilai Demokrat Arogan

Anggota Komisi III DPR bidangi hukum ini mengatakan sejauh ini tidak ada isyarat dari Presisen SBY untuk melakukan evaluasi di Setgab. Hanya pengurus Demokrat yang kegenitan saja kata dia meminta evaluasi. "Kami berkoalisi dengan Presiden bukan Partai Demokrat," katanya. 

Pada dasarnya kata Nasir, pihaknya sepakat kalau dilakukan evaluasi tapi jangan karena berbeda pendapat dalam penggunaan hak angket mafia pajak kemudian anggota partai peserta koalisi kemudian dipanggil. "Yang perlu dievaluasi adalah kemitraan dan kesejajaran," tukasnya.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa membantah tudingan Nasir. Ia justru mempertanyakan siapa sebetulnya bersikap sesama anggota Setgab. "Setgab adalah untuk mengapresasi perbedaan pendapat. Kita tidak pernah mengancam. Jangan dibalik-balik, yang arogan itu siapa? Tidak ada koalisi yang mau menang sendiri, mau enak sendiri," katanya.

Menurut Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR itu, dalam berkoalisi dibutuhkan komitmen. Salah satu wujud komitmen itu kata dia, adalah mengawal pemerintahan hingga 2014 termasuk kebijakan dan program agar berjalan dengan baik. "Bukan seperti kita dalam satu perahu, ada yang kemudian melubangi perahu dan yang lainnya sibuk mengeluarkan air dari perahu," katanya. (awa/jpnn)