PKS Ogah Ganggu KPK dengan Angket
![PKS Ogah Ganggu KPK dengan Angket](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/01/05/c8db1548e78747591e2631aea3c0381e.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR memilih untuk menolak usul penggunaan hak angket ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan FPKS atas usul penggunaan hak angket akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR siang hari ini (28/4).
"Fraksi PKS DPR RI menegaskan menolak inisiatif hak angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya di Komisi III," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sebagaimana diberitakan JawaPos.Com.
Menurut dia, penolakan itu sudah melalui berbagai pertimbangan. Terutama mengkaji implikasinya terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK.
Jazuli menegaskan, partainya tak mau mengganggu kinerja KPK. "Sesuai kajian Fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum," tuturnya.
Menurut Jazuli, penggunaan angket merupakan hak anggota atau fraksi di DPR. Namun, soal usul angket ke KPK, FPKS menganggapnya tak diperlukan.
Jazuli menegaskan, upaya mengoreksi KPK tidak perlu melalui penggunaan hak angket. Sebab, upaya memperbaiki KPK juga bisa melalui rapat kerja.
Yang pasti, katanya, KPK perlu dikoreksi demi menjaga maruah lembaga antirasuah itu. "Agar pemberantasan korupsi semakin efektif, menutup celah kelemahan dan abuse of power," pungkas Jazuli.(dna/JPG)
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR memilih untuk menolak usul penggunaan hak angket ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan FPKS
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Inisiator Sumbar Cerdas Rahmat Saleh Berharap Kuota Beasiswa KIP tak Hanya Utamakan Kampus Negeri
- Elite PKS Beri Wejangan ke Anggota DPRD, Bicara 4 Kunci Kesuksesan
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
- Pidato di Acara Bimtek, Salim Segaf PKS Singgung Cita-Cita Pendiri Bangsa dan Politik Beretika
- Indonesia Harus Tolak Wacana Trump Soal Relokasi Warga Palestina ke Yordania & Mesir
- Berkas Ekstradisi Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Segera Rampung