PKS Paling Lantang Suarakan Pembentukan Pansus Pilpres

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar tak dapat membendung suara anggota yang menginginkan agar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden, Senin (1/9), merekomendasikan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) pemilu presiden.

Di antara fraksi yang kuat mendorong adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Saya di forum ini mengusulkan salah satu rekomendasi harus dibentuk pansus. Jadi gak usah pilihan A dan B. Kenapa? Karena kita ingin mendalami persolaan (pilpres) ini," kata Jazuli Juwaini dari FPKS.

Jazuli mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres harus dihormati. Namun putusan MK yang menyatakan tidak adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) bukan berarti pemilu tanpa cacat.

"Tentu (putusan MK) ini bukan berari tidak ada masalah dalam penyelenggaran pilpres. Kita tahu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) menegur dan memberhentikan banyak penyelenggara. Berarti ada persoalan," tegasnya.

Dia mencontohkan dalam pemilu legislatif pelanggarannya memang tidak terstruktur tapi masif. Apalagi Ketua KPU Husni Kamil Manik punya catatan bahwa ada 1.200 lebih anggota KPUD disanksi DKPP, itu belum termasuk sanksi dari KPU RI.

Kemudian ada 50 tren pelanggaran yang terjadi. Karena itu, Jaluzi menyatakan pembentukan Pansus adalah pilihan tepat meskipun masa jabatan mereka hanya tinggal beberapa minggu saja.

"Mungkin dalam sisa waktu yang tinggal bulan ini akan selesai, jangan lihat waktunya berapa, yang penting kita bekerja kalau ternyata kita tidak cukup kita sudah berbuat. Sekali lagi saya ingin tegaskan harus ada usulan saya dan dari PKS harus ada pembentukan pansus," tandasnya.(Fat/jpnn)