PKS: Pemerintah Harus Jelaskan Tiga Isu Utama Pemindahan Ibu Kota
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Jazuli Juwaini mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara merupakan isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif.
Jazuli mengatakan, ada tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan oleh pemerintah sebagai inisiator sehingga publik paham. Pertama, apa alasan mendasar perpindahan ibu kota, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.
Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan besar ini justru memperburuk kondisi negara akibat biaya tinggi atau perencanaan yang asal-asalan.
"Padahal kami punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kami kejar seperti bonus demografi. Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain," kata Jazuli dalam diskusi publik bertajuk "Pemindahan Ibu Kota Negara" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
Jazuli mengatakan, PKS sudah mengirim wakil di Panitia Khusus (Pansus) Pengkajian Pemindahan Ibu Kota. "Di situ setelah melalui pembahasan yang komprehensif, baru kami putuskan menerima atau menolak," katanya.
Pada waktunya, F-PKS akan membahas jika pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang. "Karena kebijakan pemindahan ibu kota negara harus dengan undang-undang dan berkaitan dengan banyak undang-undang," paparnya. (boy/jpnn)
F-PKS tidak ingin pemindahan ibu kota negara justru memperburuk kondisi negara akibat biaya tinggi atau perencanaan yang asal-asalan.
Redaktur & Reporter : Boy
- Diplomasi Parlemen, Fraksi PKS Perjuangkan Perlindungan & Kesejahteraan Anak ke Markas PBB
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Jazuli Juwaini Kunjungi dan Berikan Bantuan untuk Keluarga Rouf
- Terima Aspirasi Ulama Banten, Fraksi PKS DPR RI Dukung Penutupan Pabrik Miras
- Fraksi PKS Optimistis Prabowo Bisa Bawa Indonesia Menjadi Negara Kuat & Berdaya Saing
- Jazuli Juwaini: Mewujudkan Kesejahteraan Petani Harus Berpijak pada Kedaulatan Pangan