PKS: Penegakan Hukum dalam Penanganan COVID-19 Tebang Pilih, Contohnya Seperti Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan penegakan hukum dalam proses penanganan COVID-19 harus adil dan berimbang.
Sehingga, kata Syaikhu, akan menjadi panduan bagi masyarakat agar tidak membingungkan.
"Saat ini kita (Indonesia, red) merasakan law enforcement kadang terlihat tebang pilih. Ini menjadikan tanda tanya di masyarakat soal penegakan hukum kita," kata Syaikhu di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/12).
Syaikhu mencontohkan terkait penegakan aturan dalam penanganan COVID-19. Ia mengatakan ada aturan ketat soal jaga jarak yang diberlakukan di maskapai milik pemerintah, namun untuk maskapai swasta masih ada kelonggaran.
"Kalau tidak dilakukan secara tegas dan menyeluruh kepada semuanya termasuk masyarakat dan perusahaan maka akan menjadi tanda tanya," kata Syaikhu.
Syaikhu juga memberikan catatan saat awal-awal penanganan COVID-19 di Tanah Air, tidak terjadi sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pemerintah pusat dan daerah masih kurang sinergitasnya, khususnya pada masa-masa awal contohnya pemerintah pusat dan DKI (Jakarta). Hal itu jadi pembelajaran dan catatan," kata dia.
Untuk itu, Fraksi PKS di DPR RI meluncurkan Buku Putih Penanganan COVID-19 di Indonesia.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan penegakan hukum dalam proses penanganan COVID-19 harus adil dan berimbang.
- Mendiktisaintek dan Menkes Evaluasi Pendidikan Dokter Spesialis, Imbas Kekerasan Seksual di RSHS
- Kawal PSU Pilkada Kabupaten Serang, PKS Menerjunkan Ratusan Pasukan Khusus
- Elite PKS & Partai Erdogan Bertemu di Turki, Kemerdekaan Palestina Jadi Isu Utama
- Peserta PPDS Diduga Perkosa Pasien, Anggota DPR Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut
- Perkuat Solidaritas, PKS & AK Party Bertemu Membahas Perjuangan Palestina
- Demi Warga Palestina, Sukamta PKS Dukung Rencana Prabowo Ini