PKS: Penerbitan Perppu Sangat Mendesak, Kami Tidak Ingin Pilkada jadi Horor

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher menyebut pemerintah perlu memastikan keselamatan rakyat selama penyelenggaraan Pilkada 2020.

Satu di antaranya, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19. 

"Jika Pilkada tidak bisa ditunda, penerbitan Perppu Pilkada di masa pandemi sangat mendesak," kata Netty dalam keterangan resminya kepada awak media, Rabu (23/9).

Menurut Netty, peraturan tentang pemilihan saat ini tidak mencukupi untuk memastikan keselamatan rakyat. Di sisi lain, pertambahan kasus positif Covid-19 per hari masih cukup tinggi.

"Kami tidak ingin Pilkada jadi horor," ucap dia.

Lebih lanjut, kata Netty, proses pendaftaran pasangan calon Pilkada yang berantakan dan kemudian menjadi klaster baru Covid -19 harus menjadi pelajaran penting. Misalnya, terjadi kerumunan massa dan tidak menggunakan masker. 

"Oleh karena itu, harus ada Perppu yang tegas mengatur pelaksanaan Pilkada. Buat sanksi pembubaran kegiatan, bahkan diskualifikasi bagi pasangan calon yang melanggar (protokol kesehatan)," ungkap dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap, Perppu akan mengatur dengan tegas soal kampanya daring. Kemudian Perppu akan memuat larangan berkerumun dalam jumlah tertentu, larangan konser, dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran protokol kesehatan.