PKS: Penggabungan Partai Bukan Solusi

JAKARTA – Wacana konfederasi partai politik yang kian gencar dibicarakan belakangan ini rupanya sama sekali tidak menarik bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai kader ini tidak menghendaki konfederasi sejak awal. Bahkan, PKS kurang setuju dengan usulan konfederasi partai politik diatur dalam Undang-undang Pemilu.

”Kalau kita memang tidak punya ide itu, jadi tidak akan ikut mengusulkan. Seharusnya yang mengusulkan adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Gerindra. Karena dua parpol itu yang gencar menyuarakan pembentukan konfederasi parpol,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Agus Poernomo, kemarin (10/11).

Seperti diketahui, sebagian kalangan menilai konfederasi partai politik sebagai salah satu upaya menyederhanakan jumlah parpol merupakan gagasan yang baik, sehingga harus diatur dalam Undang-Undang. Sehingga konfederasi parpol sebagai langkah antisipasi rencana kenaikan parliamentary threshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen itu tidak hanya berbentuk kesepakatan antar parpol, tetapi harus diikat dalam UU.

Selain PKS, partai yang juga kurang setuju dengan konfederasi parpol adalah Partai Hanura. Pentolan partai ini, Akbar Faizal menegaskan bahwa konfederasi dan parliamentary threshold adalah dua hal yang berbeda. ”Biarkan konfederasi itu menjadi urusan internal partai untuk penguatan, bukan untuk menembus ambang batas perolehan suara 5 persen,” kata Akbar.