PKS Pertanyakan Daftar Dapil Versi KPU
Jumat, 15 Maret 2013 – 03:33 WIB

PKS Pertanyakan Daftar Dapil Versi KPU
JAKARTA – Daftar Daerah pemilihan (Dapil) yang dipublikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (11/3) lalu, menimbulkan tanda tanya besar bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena banyak daerah ternyata tidak masuk, salah satunya dapil Kabupaten Labuhan Batu, di Sumatera Utara.
“KPU baru selesai membahas pembagian dapil pada Minggu (10/3) atau Senin (11/3) dini hari kemarin. Begitu selesai, datanya kemudian diupload ke website KPU. Paginya (Senin,red) kita langsung cek dan kita sebar pada teman-teman pengurus di daerah. Kita minta mereka mengomentarinya,” ujar anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Dono Pratomo, di Jakarta, Kamis (14/3).
Dengan langkah ini, DPP PKS kemudian memeroleh berbagai jawaban menarik dari sejumlah pengurus di daerah. “Diantaranya kita ketahui ternyata dapil untuk seluruh Kabupaten Labuhan batu, tidak tercantum. Ini kita pertanyakan dan jawabannya KPU menyatakan data tersebut akan terus diupdate. Tapi kan tetap menjadi masalah, kalau misalkan kita download sekarang, ternyata besok direvisi kembali. Artinya bicara komunikasi, akan sangat menggangu karena kita hanya memiliki waktu 26 hari menyosialisasikannya pada seluruh pengurus,” katanya.
Menurut Pratomo, hal-hal ini seperti ini sangat penting diperhatikan. Karena mengingat akan sangat menggaggu proses penentuan Tempat Pemungutan suara (TPS) nantinya. “Pertanyaannya, siapa yang tahu kalau itu tidak tercantum? Siapa yang menemukan ini? Kalau kita ngecek satu persatu itu kan banyak sekali. Di Labuhan Batu ini kan untung ada yang melaporkan. Tapi bagaimana di Papua dan Manokwari yang tidak punya sinyal? Bagaimana mereka melaporkan ini dalam waktu dekat?,” katanya.
JAKARTA – Daftar Daerah pemilihan (Dapil) yang dipublikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (11/3) lalu, menimbulkan tanda tanya besar
BERITA TERKAIT
- Tak Incar Jabatan, ART: Saya Cukup Jadi Adik Seorang Anwar Hafid
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa