PKS Pertanyakan Daftar Dapil Versi KPU

Selain di Labuhan Batu, PKS menurut Pratomo juga menemukan hal yang sama di beberapa daerah lain. Diantaranya di Batam untuk Kecamatan Nongsa dan Bulung. Juga di Provinsi Lampung, dimana dapil 7 diketahui tidak tercantum dalam data tersebut. “Ketercantuman ini memang masalah administrasi, tapi penting diperhatikan. Karena banyak juga kecamatan hasil pemekaran belum dimasukkan?” ujarnya.

Oleh sebab itu, selain meminta kepada KPU, Pramono juga meminta agar seluruh lapisan masyarakat turut memerhatikan persoalan ini. Baik akademisi, tokoh masyarakat maupun partai politik kontestan Pemilu yang ada. “Karena jangan sampai satu komponen hasil pemekaran, masyarakat disana akhirnya tidak punya hak. Jangan sampai ada yang tidak tercantum. Termasuk kelurahan hasil pemekaran itu dikhawatirkan banyak sekali yang tidak tercantum,” ujarnya.

Menanggapi masukan ini, Komisioner KPU bereaksi cepat. Salah satunya sebagaimana dikemukakan Komisioner Hadar Nafis Gumay. Menurutnya, KPU tentu akan sangat berterima kasih jika ada masukan-masukan positif yang membawa perbaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang. “Kami akan sangat memerhatikan masukan ini. Tolong diberi catatannya kepada kami,” ujarnya.(gir/jpnn)