PKS: SBY 'Mainkan' Kasus Hukum

Dengan menggunakan kasus-kasus hukum sebagai alat manajemen konflik, imbuh dia, diharapkan terjadi ?keseimbangan baru". Sebab, pasca Bibit-Chandra dan Century, publik memersepsikan pemerintah jahat. Jadi, itu hanya untuk mengembalikan pencitraan atau menekan koalisi? "Apa saja yang dapat. Politik kan begitu," jawab Agus.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, SBY tidak berkepentingan dengan pencitraan. Bahkan, survei terakhir saat Century tengah mencapai puncaknya, kata dia, menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap SBY tetap tinggi, sekitar 70 persen.

Dengan nada jengkel, dia menyebut PKS boleh saja mundur dari koalisi kalau memang sudah tidak sepaham lagi. "Tidak ada kami punya pekerjaan untuk mengungkit-ungkit itu (kasus-kasus hukum, Red). Jangan terlalu menyalahkan Demokrat," katanya.

Menurut Jafar, Demokrat dan SBY tidak pernah mengintervensi penegakan hukum. "Tidak ada manajemen konflik di sini dengan menggunakan kasus hukum. Kebenaran jangan ditutupi. Lihat hukumnya bagaimana," tegasnya. (pri/c6/tof)