PKS: SBY 'Mainkan' Kasus Hukum
Dianggap Jalankan Manajemen Konflik
Rabu, 24 Maret 2010 – 02:21 WIB
Dengan menggunakan kasus-kasus hukum sebagai alat manajemen konflik, imbuh dia, diharapkan terjadi ?keseimbangan baru". Sebab, pasca Bibit-Chandra dan Century, publik memersepsikan pemerintah jahat. Jadi, itu hanya untuk mengembalikan pencitraan atau menekan koalisi? "Apa saja yang dapat. Politik kan begitu," jawab Agus.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, SBY tidak berkepentingan dengan pencitraan. Bahkan, survei terakhir saat Century tengah mencapai puncaknya, kata dia, menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap SBY tetap tinggi, sekitar 70 persen.
Dengan nada jengkel, dia menyebut PKS boleh saja mundur dari koalisi kalau memang sudah tidak sepaham lagi. "Tidak ada kami punya pekerjaan untuk mengungkit-ungkit itu (kasus-kasus hukum, Red). Jangan terlalu menyalahkan Demokrat," katanya.
Menurut Jafar, Demokrat dan SBY tidak pernah mengintervensi penegakan hukum. "Tidak ada manajemen konflik di sini dengan menggunakan kasus hukum. Kebenaran jangan ditutupi. Lihat hukumnya bagaimana," tegasnya. (pri/c6/tof)
JAKARTA - Ketegangan di internal koalisi SBY telanjur mengeras. Komentar yang bernada saling serang terus saja terjadi. Misalnya, terkait dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nicke Widyawati Raih Lifetime Achievement Atas Kontribusinya Majukan Industri Dalam Negeri
- Kalbe Dukung Pemerintah Kembangkan Inovasi Fasilitas Stem Cell dan Bioteknologi
- Pemberdayaan Mustahik Jadi Fokus BAZNAS dalam Program Makan Bergizi
- Dianugerahi Lifetime Achivement dari BKTI-PII, Menko Airlangga Berpesan Begini
- Selamat, Fadel Muhammad Raih Penghargaan sebagai Pemimpin Inovatif di IDeaward 2024
- Kuasa Hukum Yakin Jokowi Tak Terpengaruh Surat Permohonan Perlindungan Hukum Halim Ali