PKS: Sebaiknya Jokowi Memuaskan Partai Pendukungnya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengingatkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak perlu menarik partai-partai lain untuk bergabung di dalam pemerintahannya.

Dia mengatakan sebaiknya dalam dunia demokrasi ada partai yang berada di dalam dan luar pemerintahan. Menurut dia, siapa yang menang dialah yang memimpin, sementara  yang kalah tidak perlu ditarik sehingga menghadirkan kehebohan di ruang publik.

Hidayat mengatakan, partai-partai koalisi yang mengusung presiden dan menang pun belum tentu mendapatkan kursi menteri sesuai harapan mereka. “Jadi, jangan sampai nanti jatah rekan-rekan partai pengusung Jokowi jadi berkurang karena masuknya partai-partai yang tidak jadi pengusung Jokowi,” kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu berujar, sebaiknya Jokowi memberikan hak kepada partai pengusungnya di Pilpres 2019 lalu secara maksimal. “Lebih bagus Pak Jokowi memuaskan dan memberikan maksimal hak partai pendukung, yang tidak menang berada di luar kabinet. Dan itu konstitusional,” tambah Hidayat.

Dia menegaskan, PKS tidak pernah takut sendirian menjadi partai di luar pemerintahan. Bahkan, dia menegaskan, kalau memang Partai Amanat Nasional (PAN) juga memutuskan berada di luar kabinet, berarti akan bersama-sama PKS.

“Jangankan dengan PAN, sendirian saja (PKS) berani. Kami ini bukan menantang atau tidak, tetapi logika politik adalah jelas bahwa demokrasi memerlukan check and balance, bukan sedikit atau banyak, tetapi kualitas,” katanya.

Menurut dia, jangankan di luar pemerintahan, PDI Perjuangan saja sebagai partai pengusung pemerintah, kadang-kadang juga kencang mengkritik pemerintah di periode 2014-2019 lalu.

Nah, Hidayat menjelaskan, dalam melancarkan kritik nanti PKS juga tidak akan asal-asalan. PKS akan melihat tema maupun kasus pada kebijakan yang akan diambil. Dia menegaskan, PKS bukan asal beda dan pada intinya semua harus ditolak, tetapi pihaknya tetap rasional. Kalau program bagus maka akan mendukung dan menguatkan dengan alternatif-alternatif.  Kalau bermasalah akan dikritisi.