PKS Sebut PAN Ibarat Kopilot Loncat dari Pesawat
jpnn.com - JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtara (PKS) merasa dikagetkan dengan keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo. Sebagai sesama anggota Koalisi Merah Putih (KMP), PKS merasa perlu mendengar penjelasan langsung dari PAN soal keputusan partai pimpinan Zulkifli Hasan itu bergabung dengan pemerintahan saat ini.
"PAN perlu menjelaskan ke KMP, maksudnya apa," ujar politikus PKS Mahfuz Sidik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Mahfuz menuturkan, partai-partai anggota KMP telah berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan. Meskipun kesepakatan itu tidak tertuang dalam perjanjian tertulis atau kontrak tertulis, namun semua anggota KMP menyetujuinya. "Itu diamini semua anggota KMP," tegasnya.
Baca juga: Ini Tanggapan PKS soal PAN Dukung Jokowi
Dengan keluarnya PAN dari KMP, Mahfuz mengibaratkan koalisi pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden itu telah kehilangan co-pilot. Pasalnya, KMP terbentuk ketika Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden dan diwakili Hatta Rajasa yang notabene berasal dari PAN.
"Lucu saja. Pesawat lagi anteng kok tiba-tiba ada kopilot loncat," sindirnya.
Untuk itu Mahfuz meminta PAN agar segera membicarakan keputusannya dengan KMP. "Etika politiknya harus disampaikan dalam forum koalisi karena selama ini semua urusan perkara koalisi dibicarakan sama-sama," pungkasnya.(dna/jpg)
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtara (PKS) merasa dikagetkan dengan keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja bergabung dengan pemerintahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 3 Siswa SMKN 4 Semarang yang Ditembak Polisi Itu Anak Saleh, Remaja Masjid, dan Paskibraka
- 6 Penasaran soal Gaji Guru Honorer Naik Rp2 Juta, PNS & PPPK 100% Gapok
- Dukung Deklarasi Bersama Istiqlal, UID Serukan Tri Hita Karana Universal
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Sudah dapat Pembekalan Kepegawaian, Jangan Lupa Cetak Kartu Seleksi PPPK
- BLU di Bidang Pendidikan Tingkatkan Daya Saing untuk Masa Depan Berkelanjutan
- Ditjen Bina Keuangan Daerah dan KPK Gelar Rapat Koordinadi untuk Membahas Draf MCP Tahun 2025-2026