PKS Sebut Penghapusan Premium Memberatkan Pengusaha Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menentang penghapusan premium dan pertalite secara bertahap pada 2022.
Menurutnya, penjualan premium memang tidak banyak, tetapi BBM bersubsidi itu masih digunakan rakyat kecil yang sedang memulihkan usaha akibat terdampak pandemi.
Amin menyebut pemerintah tinggal menindak kelompok di luar rakyat kecil yang menyalahgunakan Premium ketimbang menghapus BBM tersebut dari peredaran.
"Bukan menghapus sama sekali, karena ketersediaanya masih dibutuhkan masyarakat," kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan persnya, Kamis (30/12).
Amin juga merasa keberatan pertalite turut dihapus. Terlebih lagi pemerintah memakai alasan ramah lingkungan menghapus BBM jenis itu.
Seharusnya, kata dia, pemerintah melalui Pertamina bisa menaikkan oktan pertalite sesuai standar Euro4 ketimbang menghapus BBM berharga kisaran 7.000an.
Selain itu, kata dia, penyelesaian masalah ramah lingkungan bukan dengan menghapus pertalite, melainkan perbaikan terhadap transportasi publik dan komitmen penggunaan kendaraan listrik
"Seharusnya menyelesaikan akar persoalan bukan kebijakan tambal sulam,” kata dia.
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menentang penghapusan premium dan pertalite secara bertahap pada 2022.
- Kawal PSU Pilkada Kabupaten Serang, PKS Menerjunkan Ratusan Pasukan Khusus
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Kejagung Dinilai Tak Tepat Menjadikan Vendor Tersangka Kasus BBM
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Sempat Tabrak Fortuner, Xenia Bermuatan Jeriken Pertalite Ditinggal Kabur Sopirnya