PKS Sebut Penghapusan Premium Memberatkan Pengusaha Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menentang penghapusan premium dan pertalite secara bertahap pada 2022.
Menurutnya, penjualan premium memang tidak banyak, tetapi BBM bersubsidi itu masih digunakan rakyat kecil yang sedang memulihkan usaha akibat terdampak pandemi.
Amin menyebut pemerintah tinggal menindak kelompok di luar rakyat kecil yang menyalahgunakan Premium ketimbang menghapus BBM tersebut dari peredaran.
"Bukan menghapus sama sekali, karena ketersediaanya masih dibutuhkan masyarakat," kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan persnya, Kamis (30/12).
Amin juga merasa keberatan pertalite turut dihapus. Terlebih lagi pemerintah memakai alasan ramah lingkungan menghapus BBM jenis itu.
Seharusnya, kata dia, pemerintah melalui Pertamina bisa menaikkan oktan pertalite sesuai standar Euro4 ketimbang menghapus BBM berharga kisaran 7.000an.
Selain itu, kata dia, penyelesaian masalah ramah lingkungan bukan dengan menghapus pertalite, melainkan perbaikan terhadap transportasi publik dan komitmen penggunaan kendaraan listrik
"Seharusnya menyelesaikan akar persoalan bukan kebijakan tambal sulam,” kata dia.
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menentang penghapusan premium dan pertalite secara bertahap pada 2022.
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya
- Angin Segar dari Erick Thohir, Kementerian BUMN Kaji Pemberian Kompensasi BBM Gratis
- Posisi Letkol Teddy di Seskab Langgar UU TNI, TB Hasanuddin: Harus Mundur dari Militer
- TB Hasanuddin Ungkap Beberapa Pasal Menarik Perhatian dalam DIM RUU TNI