PKS Sebut Penghapusan Premium Memberatkan Pengusaha Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menentang penghapusan premium dan pertalite secara bertahap pada 2022.
Menurutnya, penjualan premium memang tidak banyak, tetapi BBM bersubsidi itu masih digunakan rakyat kecil yang sedang memulihkan usaha akibat terdampak pandemi.
Amin menyebut pemerintah tinggal menindak kelompok di luar rakyat kecil yang menyalahgunakan Premium ketimbang menghapus BBM tersebut dari peredaran.
"Bukan menghapus sama sekali, karena ketersediaanya masih dibutuhkan masyarakat," kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan persnya, Kamis (30/12).
Amin juga merasa keberatan pertalite turut dihapus. Terlebih lagi pemerintah memakai alasan ramah lingkungan menghapus BBM jenis itu.
Seharusnya, kata dia, pemerintah melalui Pertamina bisa menaikkan oktan pertalite sesuai standar Euro4 ketimbang menghapus BBM berharga kisaran 7.000an.
Selain itu, kata dia, penyelesaian masalah ramah lingkungan bukan dengan menghapus pertalite, melainkan perbaikan terhadap transportasi publik dan komitmen penggunaan kendaraan listrik
"Seharusnya menyelesaikan akar persoalan bukan kebijakan tambal sulam,” kata dia.
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menentang penghapusan premium dan pertalite secara bertahap pada 2022.
- Kado Lebaran dari Pertamina: Harga BBM Non-Subsidi Turun Mulai Hari Ini 29 Maret 2025
- Kado Idulfitri Pertamina Turunkan Harga BBM Jenis Ini
- Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Transisi Harus Menguatkan Ketahanan Energi Nasional
- Mudik Nyaman Bersama Pertamina: Layanan 24 Jam, Motoris dan Fasilitas Lengkap
- Polresta Bandung Sidak SPBU Nagreg, Pastikan Takaran BBM Akurat saat Arus Mudik
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025