PKS Sentil Presiden Jokowi & Menkes Budi soal Alat Kontrasepsi untuk Siswa di PP 28 Tahun 2024, Cabut!

jpnn.com - Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait terbitnya PP 28 tahun 2024 tentang Kesehatan yang menuai kontroversi. Salah satunya terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah alias siswa.
Dalam siaran pers yang diterima JPNN.com, Ansory menyesalkan terbitnya peraturan penuh kontroversi yang dikeluarkan tiga bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi itu.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI
Anggota DPR Dapil 3 Sumut itu menjelaskan bahwa PP 28 tahun 2024 tentang Kesehatan sejatinya adalah penjabaran secara bertanggung jawab terkait amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Ada banyak kontroversi terkait substansi yang terkandung dalam PP tersebut, dan menimbulkan polemik serta penolakan di tengah masyarakat," ujar Ansory, Jumat (9/8).
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahkan terang-terangan menyentil Presiden Jokowi dan Menkes Budi Gunadi terkait terbitnya PP tersebut.
"Pak Presiden dan Pak Menteri Kesehatan, jangan akhiri masa jabatan anda dengan membuka ruang generasi muda untuk berzina," ucap Ansory di sela-sela reses di Sumut.
Menurut Ansory, keresahan yang ditimbulkan oleh PP tersebut bukan hanya di Jakarta saja. Masyarakat yang dia jumpai di pedalaman kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kota Binjai dan Kab/Kota lain di Sumut ikut resah.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar sentil Presiden Jokowi dan Menkes Budi Gunadi soal alat kontrasepsi untuk siswa di PP 28 tahun 2024. Menohok.
- Survei LPI, Boni Hargens: Jokowi Tepat Jadi 'Penasihat Agung' Presiden Prabowo
- PSI Perorangan Kendaraan Politik Anyar Jokowi? Pakar Bilang Begini
- Sebut Partai Perorangan Sudah Diadopsi, Jokowi Ingin Membesarkan PSI?
- Hasto Terima Serangan Masif Setelah PDIP Umumkan Pemecatan Jokowi
- PDIP Nilai Pertemuan Jokowi dan Hashim Bermuatan Politik Pencitraan
- PSI Perorangan: Langkah Modernisasi Partai dan Loyalitas pada Jokowi