PKS Sudah Bertemu Jokowi, tapi Tetap Pilih Beroposisi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf membenarkan informasi bahwa eliter partainya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Muzammil, pertemuan antara Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri dengan presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu merupakan hal lazim.
“Kalau tidak salah yang pertemuan informal dua kali dan itu biasa saja dalam politik,” kata Muzammil di gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/4).
Muzammil juga tidak membantah bahwa dalam pertemuan antara Salim dengan Jokowi ada pembicaraan soal arah koalisi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Namun, kata dia, Salim secara tegas menyatakan bahwa PKS tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi.
“Ya ada ajakan itu (bergabung) tapi kami menyatakan sejauh ini dalam posisi oposisi. Di dalam kabinet juga kami tetap tidak mau masuk,” katanya.
Lebih lanjut Muzammil mengatakan, PKS sebagai oposisi tetap bersikap kritis konstruktif kepada pemerintah. “Apa yang baik dari presiden kami akan suarakan, tapi apa yang kurang baik kami kritisi,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Muzammil, PKS sudah berbicara dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan akan menjaga komitmen kebersamaan sebagai oposisi. Kendati demikian, PKS juga tetap berkomunikasi politik dengan partai lain.
“Kami dengan Gerindra terbuka. Gerindra ketemu siapa, kami ketemu siapa tidak ada dusta di antara kita,” jelasnya.(boy/jpnn)
Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menyatakan, partainya yang sudah menjalin komunikasi dengan Jokowi tetap menjaga komitmen kebersamaan dengan Gerindra.
Redaktur & Reporter : Boy
- Dukungan Anies untuk Pram-Rano Bakal Berdampak Signifikan
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Luthfi Sudah Jadi Anak Buah Prabowo, Sudaryono Ajak Warga Menangkan di Pilgub Jateng
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub