PKS Tak Ingin Boediono-Sri Mulyani Nonaktif
Jumat, 05 Maret 2010 – 18:04 WIB

PKS Tak Ingin Boediono-Sri Mulyani Nonaktif
JAKARTA – Sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) kini tak 'segarang' saat Panitia Khusus (Pansus) Angket Century bekerja. Usai memenangi pertarungan di paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan DPR atas hasil kerja Pansus Century bersama FDIP, Golkar, Hanura dan Gerindra, kini sikap FPKS terhadap Boediono dan Sri Mulyani nampaknya mulai melemah. Saat ini, lanjut Mustafa, yang perlu didorong adalah pembentukan Tim Pengawas DPR untuk memonitor keputusan paripurna. “Secepatnya harus dibentuk,” ujarnya.
Padahal sebelumnya, Boediono dan Sri Mulyani sempat diusulkan FPKS untuk dinonaktifkan agar proses hukum atas dugaan pelanggaran pada kasus bailout sebesar Rp 6,7 triliiun berjalan lancar. Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal, menilai Boediono dan Sri Mulyani tak perlu nonaktif. “Gak perlu, kami serahkan kepada proses hukum,” kata Mustafa Kamal di sela-sela acara diskusi di press room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/3).
Baca Juga:
Mustafa juga menegaskan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat dalam kasus Bank Century tak perlu lagi. Alasannya, keputusan Paripurna DPR yang memilih Opsi C sudah cukup.
Baca Juga:
JAKARTA – Sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) kini tak 'segarang' saat Panitia Khusus (Pansus) Angket Century bekerja. Usai memenangi
BERITA TERKAIT
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
- Banyak Honorer TMS & Tidak Mendaftar PPPK 2024, Seleksi Tahap 3 Mendesak
- TKW Asal Serang Ini Bisa Pulang ke Tanah Air Berkat Bantuan Anggota DPR Fraksi PDIP
- Lemkapi Apresiasi Kepedulian Polres Rohul terhadap Anak Jalanan
- Kapolri Diminta Turun Tangan Tuntaskan Laporan Kasus Tanah Brata Ruswanda
- Vadel Badjideh Batal Makan Teri Kacang Buatan Ibunya, Ini Penyebabnya