PKS Tantang Balik SBY

JAKARTA - Desakan keluar dari koalisi oleh sejumlah politisi Partai Demokrat disikapi lebih "galak" oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berlambang bulan sabit kembar ini justru balik menantang siap menjadi oposisi jika didepak dari koalisi. Bahkan PKS menantang balik dengan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan apakah mereka masih dipertahankan di koalisi atau tidak.

   

Manuver politik PKS yang kerap menunjukan sikap berseberangan dengan partai kolisi pendukung pemerintah di Sekretariat gabungan (Setgab), makin menunjukan "kelamin" partai oposisi.  Puncak benturan dengan parpol koalisipun meletus pada paripurna kemarin ketika bulan sabit kembar ini menolakan kenaikan harga BBM dalam Rapat Paripurna RUU APBN Perubahan 2012. Desakan sejumlah politisi dari partai Demokrat sebagai kordinator Setgab dan parpol lainnya, agar PKS berada di luar lingkaran kekuasaan, dengan menarik tiga menterinya di kabinet, makin menguat.

   

Menjawab serangan tersebut, Sekretaris Fraksi PKS DPR, Abdul Hakim, menyatakan partainya sebagai bagian koalisi siap menanggung risiko atau konsekuensi atas langkah penolakan kenaikan harga BBM dalam Rapat Paripurna RUU APBN Perubahan 2012. "Jika Presiden SBY selaku ketua Setgab parpol koalisi memutuskan mengeluarkan, maka PKS siap ambil bagian sebagai parpol oposisi. Kami sudah secara politis sudah siap. Kami siap menanggung rÍsiko dari sikap yang kami ambil. Dan siap menanggung risiko demi rakyat," kata Hakim di Gedung DPR, Senayan, Senin (02/04).

   

Menurut Hakim, yang pada saat paripurna duduk sebagai perwakilan yang membacakan sikap politik PKS terkait kenaikan BBM ini, menegaskan bahwa partainya tak mau ambil pusing jika SBY juga "mendepak" menteri-menteri yang berasal dari PKS. "Bagi kami itu hak preogratif presiden. Itu akan dibahas oleh Majelis Syuro, evaluasi terhadap mitra kami," ujarnya.