PKS Tantang Balik SBY

Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy. Menurutnya, Dewan Pimpinan Pusat sudah siap dengan semua posisi, baik berada di dalam pemerintahan SBY, sebagai mitra koalisi. PKS, maupun jika harus menjadi oposisi, yang bisa jadi karena imbas dari sikap menolak rencana kenaikan BBM, harus menjadi oposisi.

   

"Saya rasa kita siap bekerja dalam kondisi apapun, baik dalam pemerintahan maupun di luar, ini adalah realitas politik yang harus dipilih oleh PKS. Melihat situasi nasional saat ini, tak ada pertimbangan lain bagi PKS selain bagaimana membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy kepada INDOPOS (JPNN Group).

   

Bila kebijakan pemerintah membuat rakyat berteriak, dia mengaku tidak ada pilihan lain, PKS harus berdiri dengan mereka. "Saya yakin seluruh kader PKS tak akan galau untuk meninggalkan posisi mereka saat ini bila nanti diperintahkan partai. Namun semua kader PKS pasti sadar bahwa kekuasaan sekadar alat mensejahterakan rakyat, bukanlah tujuan sesungguhnya," imbuhnya. Tidak hanya itu, Anggota Komisi III DPR ini, juga menegaskan, bahwa PKS tidak punya pretensi apapun dalam kebijakan anggaran berkait dengan subsidi BBM.

   

Sementara itu, tidak hanya oleh kalangan politisi Demokrat, desakan agar PKS bersikap tidak seperti oposisi disuarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Parpol dibawah Komando Cak Imin ini mengimbau, agar PKS segara mengambil keputusan apakah tetap berada di koalisi atau meninggalkan koalisi.