PKS Tantang Kemendagri Adu Data Survey

JAKARTA - Klaim pemerintah terkait survey bahwa 71 persen warga Jogjakarta mendukung adanya pemilihan kepala daerah, mendapat reaksi dari anggota dewan. Jika memang sumbernya jelas, para anggota dewan meminta pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri menunjukkan hasil jajak pendapat tersebut. "Kalau Kemendagri ada, tunjukkan. PKS juga ada," kata Agus Purnomo, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi, kemarin (5/12).

Pria yang akrab disapa Gus Pur itu menilai, jika data Kemendagri tidak valid, seharusnya tidak begitu saja disampaikan. Apalagi, pemilihan langsung merupakan isu yang sensitif di masyarakat Jogja. Mayoritas pemberitaan pun menunjukkan bahwa masyarakat Jogja cenderung memilih situasi yang berlaku saat ini, yakni dengan penetapan langsung. "Kalau tidak jelas surveinya, tidak perlu disampaikan," sorot anggota dewan dari dapil Jogja itu.

Jika ukurannya survei, PKS sudah melakukan survei pada tahun 2007. Ketika itu, DPR bersama Pemerintah masih sibuk membahas RUU Keistimewaan Jogja. Hasilnya, 78 persen warga Jogja memilih dilakukan penetapan Gubernur kepada Sultan. Survey itu melibatkan 500 sampel warga dari seluruh kecamatan di Jogja. "Saya penasaran kenapa kalau ada survei pemerintah tidk pernah menyampaikan," ujarnya dengan nada bertanya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga meminta Kemendagri menyampaikan data-data yang konkret. Isu sensitif, kata dia, seharusnya bisa disikapi Kemendagri dengan menyampaikan data yang benar-benar merupakan hasil akademis. "Kalau dasarnya masih sumir, mohon hati-hati," kata Priyo dengan nada serius.