PKS: Tidak Perlu Menunggu Reses untuk Bertemu Konstituen
jpnn.com - TANGERANG – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan tidak perlu menunggu jadwal reses masa sidang berjalan berakhir untuk bertemu masyarakat dan konstituen di daerah pemilihan (Dapil). Hal itu disampaikan Jazuli ketika mengadakan pelayanan kesehatan (yankes) untuk masyarakat kurang mampu di dapilnya, Tangerang Raya, Banten, pada akhir pekan.
“Pada hakikatnya seorang anggota Dewan adalah pelayan rakyat. Tidak perlu menunggu reses untuk bertemu konstituen, sudah seharusnya ia melayani rakyat, kapanpun dan di manapun,” kata Jazuli melalui siaran persnya.
Dalam kegiatan pelayanan kesehatan di dapilnya, Jazuli menyambangi masyarakat Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Masyarakat setempat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini tampak dari antrian yang padat tapi tetap tertib.
Dalam sambutannya, Jazuli menyampaikan pada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menganjurkan agar olahraga secara rutin guna menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
“Kalau kita sehat, kita bisa menjadi manusia yang mampu berkarya positif dan bisa beribadah,” pesan Jazuli.
Kegiatan rutin yankes gratis ini dibantu oleh para kader PKS Dewan Pengurus Ranting (DPRa) Kuta Baru didukung oleh 3 tenaga medis terdiri dari 1 dokter umum, 1 perawat, dan 1 apoteker.
Ia bertekad terus mengadakan yankes gratis secara rutin agar dapat menyentuh seluruh konstituen di dapilnya. Terlebih pada kesempatan kali ini melihat ada seorang perempuan lanjut usia (95 tahun) tetap bersemangat memeriksa kesehatan.
“Saya bertekad melaksaakan kegiatan ini secara rutin dan merata karena sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Jazuli.(fri/jpnn)
TANGERANG – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan tidak perlu menunggu jadwal reses masa sidang berjalan berakhir untuk bertemu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik