PKS Tolak Kenaikan LPG, Khawatir Memicu Inflasi Lain
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah serius mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi, dan gula secara serentak sangat memberatkan masyarakat.
"Belum lagi kenaikan harga BBM serta harga LPG non subsidi. PKS menolak kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat tersebut," ungkap Mulyanto.
Pasalnya, kenaikan harga tersebut bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang belum pulih, Omicron masih tinggi, dan ekonomi masyarakat belum pulih.
"Kenaikan harga barang-barang tersebut tentu memicu inflasi dan menggerus daya beli mereka,” jelas Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan bahwa gas LPG non subsidi terus mengalami kenaikan mulai 25 Desember 2021, kemudian 28 Februari 2022.
"Sebelumnya 12 Februari 2022 Pertamina sudah menaikkan harga untuk tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) non subsidi,” tandas Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan di awal-awal pandemi, ketika harga migas dunia anjlok menuju titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga BBM dan LPG tersebut dengan berbagai alasan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah serius mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini.
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal
- Khofifah-Emil Punya Komitmen Konkret Menjadikan Jatim Episentrum Ekonomi Indonesia Timur
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja
- Garudafood Dorong Ekonomi Inklusif, Berdayakan UMKM
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen