PKS Tolak Kenaikan Tarif Listrik Tahun Depan, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di awal 2022.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengatakan saat ini bukan saat yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan TDL.
Pasalnya, kata Mulyanto, daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19. Di samping itu, dunia usaha baru saja melakukan kenaikan upah minimum pekerja.
"Para pengusaha merasa kondisi perdagangan dan industri saat ini masih belum stabil," tegas Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Senin (6/12).
Mulyanto menilai pemerintah harusnya peka dengan kesulitan yang dialami masyarakat.
Dia menyebutkan banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung, apalagi nanti kalau TDL akan naik.
"Pandemi kan belum selesai, bahkan kita kini dihantui varian baru Covid-19, yang diduga daya sebarnya lebih cepat, yakni varian Omicron. Alih-alih memperpanjang stimulus listrik, Pemerintah malah berwacana untuk menaikan tarif listrik," kata Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan kenaikan TDL dapat memicu kenaikan inflasi. Menurut dia, inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat, kemudian secara langsung akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, PKS juga mengkritik sikap pemerintah yang melaporkan rencana kenaikan TDL ke Badan Anggaran DPR RI. Menurutnya, sikap itu tidak tepat karena seharusnya rencana kenaikan TDL itu dibicarakan dulu di Komisi VII DPR RI yang berwenang mengawasi sektor energi.
Mulyanto menyebut langkah pemerintah ini tidak elok dan bisa bikin kegaduhan baru yang tidak perlu.
Fraksi PKS DPR RI menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di awal 2022.
- PLN IP Bakal Tambah Pasokan Daya Listrik Lebih dari 2.000 MW
- Jaga Pasokan Listrik Selama Ramadan, PLN IP Hadirkan Daya Listrik 19,5 Gigawatt
- PLN Segera Pulihkan Suplai Listrik yang Terganggu Akibat Banjir di Grobogan
- Anis Byarwati Minta Pemerintah Waspada pada Angka Deflasi Tahunan
- Berkat Inovasi & Transparansi Komunikasi, PLN Indonesia Power Raih Penghargaan PRIA 2025
- Sidang Korupsi Retrofit, Ahli: Tidak Ada Keterkaitan antara Kerugian Negara dan BUMN