PKS Tuding Reshuffle Alat Gertak Demokrat

Seperti diberitakan, isu rencana perombakan kabinet terakhir dimunculkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Menurut dia, setidaknya lima menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II akan di-reshuffle. Pertimbangannya adalah evaluasi kinerja yang dibuat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

 

"Reshuffle ini urusan presiden, bukan urusan Partai Demokrat," kata Anis. Padahal, lanjut dia, di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi saja, belum ada pembicaraan khusus mengenai isu reshuffle tersebut. "(Setgab) masih adem ayem kok," tuturnya.

 

Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq menambahkan, sebagai hak prerogatif, kapan saja presiden bisa melakukan reshuffle. Termasuk, kalau ada menteri dari PKS yang performanya kurang, presiden sangat berhak menggantinya. "Silakan diganti, itu hak presiden untuk mengevaluasi dan me-reshuffle," kata Lutfi di tempat yang sama.

 

Namun, pihaknya yakin, keputusan presiden tersebut pasti telah mempertimbangkan konstelasi politik, termasuk stabilitas nasional, secara menyeluruh. "PKS belum berbicara dengan presiden mengenai pergantian menteri itu sampai sekarang," ungkapnya.