PKS: Vaksin Berbayar Rawan Penyimpangan, Hati-Hati!
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah berhati-hati dalam memberlakukan kebijakan vaksinasi berbayar.
"Kebijakan vaksin berbayar rawan penyimpangan dengan beragam model," ujar Mulyanto di Jakarta, Jumat (27/8).
Mulyanto menyebutkan jika cakupan vaksinasi masih rendah, dengan jumlah yang terbatas, maka disparitas vaksin akan berbahaya.
"Karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar," kata dia.
Mulyanto menilai sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan.
Plotikus PKS itu menyebutkan vaksinasi berbayar baru dapat dilakukan bila pemerintah telah menyelesaikan kewajibannya vaksinasi bagi semua masyarakat.
Jadi, lanjut dia, vaksinasi berbayar itu sifatnya pilihan bagi siapa saja yang membutuhkan vaksin tambahan.
"Kalau sekarang saya rasa waktunya juga kurang tepat. Saat ini masyarakat banyak yang butuh vaksin. Jadi negara harus melayani dengan baik. Bukan malah menjadikan sebagai komoditas bisnis," tegas Mulyanto.
Politikus PKS Mulyanto menilai kebijakan vaksin berbayar rawan penyimpangan. Pasalnya cakupan vaksin gratis masih rendah.
- Jadi Ancaman Global, Aksi SIAP Lawan Dengue Diluncurkan
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- Sri Mulyani Keukeuh PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Siap-Siap ya Rakyat!
- PKS Total di Jakarta, Kampanyekan RIDO ke Seluruh Pelosok Kota