PKS: Vaksin Berbayar Rawan Penyimpangan, Hati-Hati!
Menurutnya, alasan pemerintah ingin melaksanakan vaksin berbayar untuk mempercepat proses herd immunity juga kurang tepat.
Hal itu karena vaksinasi berbayar ini justru berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk vaksin.
Tidak menutup kemungkinan bila vaksinasi berbayar ini jadi dilaksanakan maka layanan vaksinasi gratis akan berkurang.
Hal itu berpotensi memaksa masyarakat ikut vaksin berbayar.
Padahal saat ini Indonesia perlu menambah jumlah cakupan vaksinasi. Karena rasio vaksinasi kita masih jauh dari standar WHO.
"Kalau kondisi ini sampai terjadi saya khawatir vaksinasi bukan jadi cepat malah semakin lambat," kata Mulyanto.
Berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen.
Kemudian, 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin "lengkap" sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.
Politikus PKS Mulyanto menilai kebijakan vaksin berbayar rawan penyimpangan. Pasalnya cakupan vaksin gratis masih rendah.
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Datangi Markas PKS, Demonstran Menuntut Suswono Dipecat dari Partai
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- Jadi Ancaman Global, Aksi SIAP Lawan Dengue Diluncurkan
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan