PKS: Seharusnya Wacana Relaksasi Tidak Perlu Disampaikan ke Publik
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai buruk gaya komunikasi pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.
Pasalnya, pemerintah era Jokowi terlalu mudah melontarkan wacana dalam penanggulangan COVID-19. Seperti ketika pemerintah mewacanakan relaksasi dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kelihatan buruk sekali cara komunikasinya, semestinya jika masih wacana tidak perlu disampaikan ke publik," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Senin (4/5).
Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini Indonesia dalam keadaan darurat, sehingga pemerintah tidak mudah menggulirkan wacana relaksasi PSBB. Wacana relaksasi membuat daerah bingung bersikap atas PSBB.
Terlebih lagi, lanjut Sukamta, wacana relaksasi bertolak belakang dengan hasil evaluasi yang disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Kala itu, Doni menyatakan bahwa PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah. Masih banyak masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
"Kritik cara komunikasi pemerintah yang buruk ini sudah banyak disampaikan, sekarang sudah jalan dua bulan lebih ternyata tidak kunjung diperbaiki," ucap Sukamta.
Anggota DPR asal Yogyakarta ini mengetahui bahwa pemerintah memakai alasan mencegah stres, sehingga mewacanakan relaksasi PSBB.
Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat sehingga pemerintah tidak mudah menggulirkan wacana relaksasi PSBB.
- DPR Buka Masa Sidang, Legislator PKS Langsung Menyoroti Skandal Pemasangan Pagar Laut
- Kemenlu Sudah Berupaya Memulangkan Empat WNI Disekap, Tetapi Masih Buntu
- Innalillahi, Ibu dari Mahfud MD Meninggal Dunia
- Pemerintah Ingin Batasi Penggunaan Medsos, Sukamta: Penting Dibuka Opsinya
- Israel-Hamas Gencatan Senjata, Sukamta Minta Indonesia Aktif Mengawal Perdamaian di Palestina
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal