Please, Jangan Ada Lagi Diskriminasi pada Penghayat Aliran Kepercayaan

Lebih lanjut Basarah mengatakan, persoalan aliran kepercayaan kepasa Tuhan Yang Maha Esa sudah diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Karenanya, semua regulasi yang mengatur eksistensi agama dan aliran-aliran kepercayaan harus mencerminkan prinsip kesetaraan warga negara di depan hukum dan pemerintahan.

"Karena itulah diperlukan dialog dengan pikiran dan hati yang terbuka, tulus dan ikhlas dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan golongan dengan nilai-nilai Pancasia sebagai parameternya," tutur ketua Fraksi PDIP di MPR itu.

Sedangkan Hasto mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian khusus pada penghayar aliran kepercayaan. Hasto bahkan akan menyampaikan unek-unek dari para penghayat aliran kepercayaan ke Presiden Jokowi.

"Karena niat ketemu presiden belum terlaksana, nanti kami akan bicara dengan presiden supaya ibu bapak sekalian bisa bertemu dan diterima oleh presiden," kata Hasto.

Lebih lanjut Hasto meyakini Indonesia bisa menghentikan praktik diskriminasi. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Menurut Hasto, PDIP akan membentuk Badan Kebudayaan Nasional yang akan memelihara dan menghidupkan tradisi bangsa. Langkah itu merupakan bagian dari strategi PDIP di bidang budaya.

"Kita tegaskan, ini tak hanya perjuangan politik, tapi juga perlu strategi kebudayaan. Tak begitu mudah dirumuskan dan mudah tercapai tujuannya. Tapi sepanjang kita bangun kesadaran dan bangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, kami yakin akan selalu ada perbaikan," katanya.(ara/jpnn)