Please, Jangan Percaya Kampanye Lingkungan Negara Barat soal Kelapa Sawit

“Jika memang banyak buyer dari barat itu menekan kita, kita perlu pikirkan untuk cari buyer lain entah dari India atau China. Pasar Eropa itu tak seberapa, tapi rewelnya bukan main,” tegasnya.

Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud, mengatakan, semua pihak harus kompak menaikkan citra kelapa sawit yang telah menjadi komoditas unggula. Caranya dengan memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) System yang telah menjadi kebijakan pemerintah untuk mendongkrak daya saing produk kelapa sawit Indonesia.

Hanya saja, katanya, saat ini memang  banyak LSM di dalam negeri yang malah menjelek-jelekan komoditas kelapa sawit. “Jika memang ada masalah lingkungan harusnya bisa melaporkannya langsung kepada pihak yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara pengamat kehutanan IPD Prof Nyoto Santoso mengatakan, negara-negara barat tidak hanya melakukan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Menurutnya, negara barat juga membuat standardisasi yang tidak sesuai dengan kondisi alam Indonesia.

Dia lantas mencontohkan pemakaian kajian high carbon stock (HCS) yang belakangan ini sedang marak di perusahaan-perusahaan perkayuan dan kelapa sawit. HSC bahkan menjadi syarat.

“Ini belum ditentukan di Indonesia, tetapi LSM ada yang langsung menetapkan angka 35 persen. Padahal kondisi alam Indonesia hanya bisa minimal 75-80 persen,” katanya.

Karenanya Nyoto juga sependapat dengan gagasan tentang penguatan ISPO. “Kita harus perkaya isinya, tutup lubang-lubang yang kurang. Jika memang diperlukan HCS, maka pemerintah juga harus buatkan aturannya dan kita semua satu suara,” pungkasnya.(jpg/ara/jpnn)