Please, Kalau Bisa Hadapi #2019GantiPresiden dengan Wacana

Please, Kalau Bisa Hadapi #2019GantiPresiden dengan Wacana
Massa #2019 Ganti Presiden dan #DiaSibukKerja berpapasan dan ricuh di arena di Car Free Day, Minggu (29/4). FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan kepemiluan Kaka Suminta mengatakan, seharusnya gerakan #2019GantiPresiden tidak dilawan dengan pengadangan dan penolakan. Menurutnya, gerakan itu mestinya diimbangi dengan wacana yang jauh dari kekerasan.

Kaka menyampaikan hal itu menyusul penolakan atas deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Bahkan, Neno Warisman diusir dari Pekanbaru dan dipaksa kembali ke Jakarta saat hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di ibu kota provinsi Riau itu.

Di Bangka Belitung, aktivis Ratna Sarumpaet juga tak bisa menghadiri diskusi #2019GantiPresiden karena ada penolakan masyarakat. Sedangkan di Surabaya, Ahmad Dhani dikepung di hotelnya saat hendak ikut aksi #2019GantiPresiden.

“Intinya, gerakan #2019GantiPresiden telah menghasilkan reaksi. Saya kira dari sisi kemerdekaan berpendapat, pembatalan kegiatan itu patut disesalkan. Seharusnya wacana dilawan dengan wacana," ujar Kaka kepada JPNN, Senin (27/8)

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu menambahkan, acara yang mengerahkan massa memang ada aturan mainnya. Oleh karena itu, aparat bisa saja tak mengizinkannya asalkan alasannya tepat.

Namun, Kaka menyayangkan kepolisian yang selama ini tidak memberikan alasan tepat dalam melarang #2019GantiPresiden. Sebab, alasannya selalu demi menghindari benturan di masyarakat.

"Tanpa menuding aparat bekerja dalam kerangka kepentingan politik, sebaiknya bertindak berdasarkan hukum dan kewenangan yang dimiliki," katanya.(gir/jpnn)


Pengamat politik dan kepemiluan Kaka Suminta mengatakan, seharusnya gerakan #2019GantiPresiden tidak dilawan dengan pengadangan dan penolakan berbau kekerasan.


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News