Please, Simak Penjelasan Ketum MUI soal Fatwa Atribut Natal Haram Ini

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyatakan, fatwa dari organisasi pimpinannya tentang larangan bagi umat Islam menggunakan atribut keagamaan non-muslim telah ditanggapi secara tidak proporsional. Menurutnya, fatwa MUI bernomor 56 Tahun 2016 yang ditujukan untuk menjawab kegelisahan umat Islam itu direspons di luar konteks.
"Kami jelaskan bahwa fatwa MUI ini karena situasi di masyarakat dan sudah lama, terkait penggunaan atribut dan simbol keagaman non-muslim dan syiar agama non-Islam," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers yang digelar di kantor MUI, Selasa (20/11).
Menurut Ma'ruf, selama ini ada sikap sebagian non-muslim yang mengharuskan pegawainya termasuk yang muslim untuk mengenakan atribut natal. Karena itu muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum menggunakan atribut non-muslim.
"Nah setelah komisi fatwa MUI melakukan kajian, keluar fatwa. Yaitu, menggunakan atribut non-muslim itu haram. Kemudian, mengajak penggunaan atribut non-muslim itu haram," ucap Ma'ruf.
Selain mengeluarkan fatwa, kata Ma'ruf, MUI juga meminta pemerintah untuk melindungi agar umat Islam bisa menjalankan agamanya. "Kami juga memita pemerintah mengawasi dan menindak pihak-pihak yang membuat aturan, ajakan maupun tekanan kepada karyawannya, untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti menggunakan atribut itu," pungkas Ma'ruf.(gir/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyatakan, fatwa dari organisasi pimpinannya tentang larangan bagi umat Islam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan
- Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahim Akbar Ormas Islam