Please, Warga Mampu Secara Ekonomi Sadar Diri Tak Nikmati Bansos Masa Pandemi
jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mewanti-wanti warga yang mampu secara ekonomi namun masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) terkait pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) sadar diri.
Menteri yang juga tokoh Muhammadiyah itu meminta warga yang mampu secara ekonomi tak serta-merta menerima bansos dari pemerintah untuk program jaring pengaman sosial tersebut. Menurutnya, banyak masyarakat tidak mampu yang lebih membutuhkan bansos ketimbang warga berkecukupan.
"Saya mohon kepada masyarakat, kesadaran mereka yang sebetulnya sudah tidak terlalu membutuhkan, untuk undur diri dan tidak ada di dalam lis supaya (bantuan) dialihkan kepada mereka yang memang lebih membutuhkan," kata Muhadjir melalui keterangan resminya, Senin (4/5).
Muhadjir menambahkan, selain masih banyak warga tidak mampu, jumlah bansos untuk penanggulangan COVID-19 juga terbatas. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) itu pun meminta warga yang secara ekonomi mampu untuk sadar diri.
"Saya mohon kesadarannya kepada warga masyarakat. Bagaimanapun jumlah bantuan ini sangat terbatas, walaupun dari berbagai sumber baik dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Kementerian Pertanian, tetapi tetap akan tidak cukup," tuturnya.
Selain itu, Muhadjir juga meminta para ketua RT, ketua RW, dan kepala desa melakukan pendataan secara cermat. Sebab, data dari bawah itulah yang menjadi acuan pemerintah dalam menyusun daftar penerima bansos.
"Datanya terus berubah-ubah, karena data ini baru diambil dari lapangan bukan data yang sudah tetap dalam DTKS (Data Terpadu Kesejeahteraan Sosial)," tegas pria Madiun itu.
Lebih lanjut Muhadjir mengatakan, penyaluran paket bantuan presiden (banpres) bagi warga DKI Jakarta hampir rampung. Sampai saat ini percepatan penyaluran banpres sudah berkembang pesat.
Menko PMK Muhadjir Effendy mewanti-wanti warga yang mampu secara ekonomi namun masuk dalam daftar penerima bansos terkait pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) sadar diri.
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Penyaluran Bansos Dihentikan Menjelang Pemungutan Suara Pilkada
- Ridwan Kamil-Suswono Berkomitmen Melanjutkan dan Memperluas Program Bansos