Please..Jangan Ada Lagi Kerusuhan di Sidang Sengketa Pemilu di MK 14 Juni
jpnn.com, JAKARTA - Sidang sengketa hasil pemilu 2019 akan dimulai 14-28 Juni di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang di MK tersebut, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad, merupakan ruang demokrasi persatuan secara konstitusional.
Sebab, hakikat dari demokrasi adalah rakyat. Sehingga demokrasi persatuan mengedepankan tujuan kebersamaan. Tidak ada lagi pembelahan di masyarakat hanya karena persoalan politik.
Saddam menjelaskan demokrasi secara substansial harus dalam koridor hukum, kebudayaan, dan norma sosial. Hal itu perlu dilakukan agar tetap menjaga kesucian atas nama rakyat.
"Jangan lagi kejadian 21-22 Mei mencederai demokrasi dengan kerusuhan yang mengatasnamakan demokrasi terjadi lagi saat 14-28 Juni di Mahkamah Konstitusi," kata Saddam dalam pesan elektroniknya, Selasa (11/6).
Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan ini menekankan kondisi kekisruhan 21-22 Mei lalu sudah dibahas sebelumnya dan hal itu terkait demokrasi kriminal.
BACA JUGA : Dua Hikmah Jika Prabowo - Jokowi Hadir di Sidang Perdana MK
Jangan lagi ada kejadian seperti 21-22 Mei dengan kerusuhan yang mengatasnamakan demokrasi di sidang sengketa pemilu MK.
- Simposium Nasional PB HMI Bicara Peta Jalan Indonesia Emas
- Gelar Dialog Publik, PB HMI Rekomendasikan Cabut Izin Perusahaan ini di Gorontalo
- Kepemimpinan Khofifah Bawa Jatim Melangkah Lebih Maju
- Totok Hariyono Minta Ada Evaluasi Menyeluruh Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu
- PB HMI Ajak Semua Pihak Waspadai Keberadaan LSM Asing di Indonesia
- Timses Neneng Berharap KPU Bisa Jalankan Perintah MK Untuk Rekapitulasi Suara Ulang