Please...Jangan Biarkan Presiden Jokowi Jalan Sendiri
jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan langkah Presiden Joko Widodo menjalin komunikasi dengan semua elemen bangsa pascaaksi Bela Islam 4 November, perlu diapresiasi.
Namun, ia memandang gerakan Jokowi belum didukung seluruh jajaran pemerintahan.
Idealnya, komunikasi formal maupun informal kepala negara diikuti juga oleh para pembantunya di kabinet.
“Jangan biarkan presiden melakukan komunikasi sendiri, wapres dan pembantu presiden juga harus melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh, membuka ruang komunikasi dengan semua elemen bangsa ini,” kata Masinton di DPR, Kamis (10/11).
Anggota Fraksi PDIP di MPR ini mengatakan, persoalan bangsa yang akhir-akhir ini mengemuka juga harus dipikirkan semua elite politik, termasuk para politisi di Senayan.
Sehingga, yang dibicarakan tidak melulu politik sehari-hari dan sesaat, tapi juga politik kebangsaan untuk kepentingan jangka panjang.
“Politisi tanpa sikap kenegarawan akan berlaku tidak pernah arif, tidak pernah memikirkan problem bangsa, akan menjadi hampa. Sikap ego dari pimpinan formal dan non formal, pimpinan parpol harus diturunkan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar," ujar Masinton.
Di sisi lain, ia mengusulkan agar pertemuan-pertemuan informal Jokowi dengan para tokoh politik maupun organisasi masyarakat dan keagamaan yang belakangan dilakukan, bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan formal dalam konteks yang lebih luas.
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan langkah Presiden Joko Widodo menjalin komunikasi dengan semua elemen bangsa pascaaksi
- Pemkot Bandung Larang Aktivitas Cari Koin di Taman, Ini Alasannya
- Prabowo Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia Berpengaruh, Ketum Garuda Asta Cita Merespons
- Legislator NasDem Dukung Program Prabowo, Tetapi Kritik Keras Rencana Raja Juli
- Tangani Kasus Aneurisma Arteri Koroner, RS Siloam Kebon Jeruk Lakukan Prosedur IVL Koroner Pertama
- Program MBG Bukti Presiden Prabowo Berkomitmen Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- BKD Jabar: 400 Tenaga Non-ASN Belum Mendaftar PPPK Tahap 2