Plesiran Pejabat BUMN Lebih Parah

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) di DPR, Tjatur Sapto Edy mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi plesiran para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke luar negeri.

"Tradisi plesiran pejabat BUMN ke luar negeri selama ini luput dari pengawasan KPK. Padahal dari sisi penggunaan anggaran negara jelas jauh lebih besar dibanding yang pakai oleh kunker DPR," kata Tjatur di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (26/11). Demikian juga dari sisi asas manfaat, lanjut Tjatur, juga tidak jauh beda dengan apa yang dihasilkan oleh DPR disaat kunker ke luar negeri.

"Bahkan, banyak diantara pejabat BUMN, dengan berbagai cara berani mengajak perempuan yang bukan istrinya dan kalaupun membawa istri, maka mereka membawa istri orang. Dan semua dibiayai oleh uang negara,” ujar Tjatur.

Dijelaskan Tjatur, ramainya pemberitaan plesiran DPR di media massa itu lebih disebabkan karena di DPR ini lembaga yang sangat-sangat transparan hingga hal apapun langsung sampai ke publik.