Plh Wali Kota Bisa Ajukan Usulan Pemberhentian Calon Kada Berstatus Anggota Dewan

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono menegaskan, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Sibolga, dapat mengajukan usulan pemberhentian dua anggota DPRD yang saat ini diketahui maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga. Karena itu tidak benar usulan pemberhentian terhambat diajukan ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara, hanya karena belum diangkatnya Penjabat Wali Kota Sibolga. 

"Kalau Plh, itu masih bisa mengusulkan (pemberhentian,red). Kan bagian dari administrasi, jadi boleh. Itu kan tugas rutin. Sebagai Plh menyampaikan, yang memutuskan kan gubernur," ujar Sumarsono kepada JPNN, Rabu (21/10).

Sesuai aturan perundang-undangan, kata Sumarsono, seorang Plh memang hanya diperkenankan menjalankan tugas rutin kepala daerah. Sementara hal-hal terkait kebijakan, tidak dibolehkan. Karena itu ketika hanya sebatas mengusulkan, apalagi usulan dibutuhkan mengingat anggota dewan yang maju sebagai calon kepala daerah sudah harus mengundurkan diri 60 hari sejak ditetapkan, dapat diperkenankan.  

"Jadi untuk Sibolga, Plh bisa menyampaikan (usulan,red) ke DPRD, enggak masalah. DPRD menyampaikan ke gubernur melalui Plh, enggak masalah sebenarnya itu," kata Sumarsono. 

Sebagaimana diketahui, Pilkada Sibolga diikuti dua pasangan calon. Masing-masing pasangan Memori Evaulina Panggabean-Jansul Perdana Pasaribu dan pasangan Syarfi Hutauruk-Edi Polo Sitanggang. Memori dan Edi diketahui merupakan anggota DPRD dan hingga saat ini SK pemberhentiannya belum juga terbit. Padahal sesuai aturan, SK pemberhentian anggota dewan, PNS, TNI/Polri dan anggota BUMN yang maju sebagai calon kepala daerah, sudah harus terbit paling lama 60 hari sejak KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah.(gir/jpnn)