PLN Butuh Inovasi, Bukan Kenaikan TDL

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Bobby Adhityo Rizaldi, menilai bahwa kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan cara investasi yang diusulkan pemerintah merupakan solusi jangka pendek dan harus dibayar mahal. "PLN menyewa genset dengan bahan baku BBM, sehingga biaya operasionalnya tinggi. Mestinya PLN melakukan inovasi dan membeli genset berbahan bakar LPG atau gas tabung," kata Bobby Adhityo Rizaldi, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/4).

"Terlebih di saat masyarakat masih banyak hidup susah dan pas-pasan. Mestinya subsidi dapat digunakan untuk hal yang lebih substansial bagi masyarakat berpenghasilan kecil," imbuhnya.

Menurut Bobby, kenaikan TDL itu berjenjang berdasarkan kapasitas listriknya. Seperti 450 VA itu rencananya naik 10 persen, 900 VA menjadi 5 persen, 1.300 VA 10 persen, hingga totalnya paling besar 20 persen. "Berdasarkan UU No 30 tahun 2009, kenaikan TDL memang dimungkinkan selama sepersetujuan pemerintah, sedangkan pada UU No 47 tahun 2009 tentang asumsi APBN 2010 akan ada kenaikan khusus 6.600 VA," ungkapnya.

Menyikapi wacana pembenahan dengan membagi PLN menjadi dua, masing-masing hulu dan hilir, disebutkan bahwa khusus untuk hulu, itu terkait dengan pengadaan energi primer yang tidak efisien, mix pembelian BBM dan batubara yang terlalu tinggi, serta harga power plant-nya dari produser yang kemahalan. Sementara untuk sektor hilir, penekanannya adalah soal transmisi.