PLN Hapus Penunjukan Langsung

JAKARTA- Sebagai upaya meningkatkan efisiensi, Dirut PT PLN (Persero) Dahlan Iskan melakukan berbagai perbaikan sistem pada pengadaan barang dan jasa. Salah satu adalah meminta pengawasan langsung atas setiap proyek pengadaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (30/3), Dahlan mendatangi gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Mulai tahun ini, KPK akan melakukan pengawasan langsung semua pengadaan di PLN," ujarnya.

Dahlan menuturkan kasus korupsi terbesar di Indonesia berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dia juga berterimakasih pada KPK atas pengawasan yang diberikan. Pasalnya, tidak banyak perusahaan dan lembaga negara yang mendapat pengawasan dari KPK. "Dalam satu tahun pengadaan itu berkisar sampai Rp100 triliun, sehingga harus diawasi langsung," kata Dahlan lagi.

Soal adanya Surat Keputusan (SK) Direktur Utama no 138. k/010/DIR/2002 tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di PLN, yang memperbolehkan penunjukan langsung, Dahlan berjanji akan menghapus SK tersebut. "Tadi memang tidak disinggung pembicaraan tentang SK tersebut, tapi saya berterimakasih atas infonya dan saya akan tindak lanjuti. Saya akan lihat SK-nya, dan kalau betul belum dicabut. Akan saya cabut," tegasnya.