PLN Kian Bergantung Lender Asing
Rabu, 24 September 2014 – 04:38 WIB
JAKARTA - Pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong kebutuhan energi listrik kian tinggi. Namun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), tampaknya, kesulitan memenuhi kebutuhan investasi sektor kelistrikan karena modal minim.
Dirut PT PLN Nur Pamudji menyatakan, PLN selama ini mengandalkan utang dari para kreditor atau lender untuk membiayai investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan akibat minimnya alokasi dana dari pemerintah. ''Jadi, ke depan PLN makin tergantung pada lender asing,'' katanya saat rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Baca Juga:
Dia mencontohkan, sepanjang 2013, PLN menggelontorkan investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan yang sebesar Rp 56,5 triliun. Dari jumlah tersebut, dana dari APBN hanya Rp 5,8 triliun, lalu dana penerusan pinjaman atau subsidiary loan agreement (SLA) sekitar Rp 500 miliar, sedangkan Rp 50,1 triliun berasal dari proyek PLN. ''Dari jumlah Rp 50 triliun itu, sebagian dari kas PLN, tapi sebagian besar dari pinjaman atau utang,'' ujarnya.
Sebagaimana diketahui, model bisnis PLN memang lebih banyak mengandalkan pemasukan dari dana subsidi listrik yang dibayar pemerintah serta margin yang diberikan kepada PLN. Dengan demikian, PLN tidak memiliki sumber penerimaan yang bisa diandalkan selain dari kucuran dana pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan Pertamina yang memiliki sumber penerimaan dari produksi migas selain penerimaan dari subsidi BBM yang dibayar pemerintah.
JAKARTA - Pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong kebutuhan energi listrik kian tinggi. Namun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), tampaknya,
BERITA TERKAIT
- Konsisten Terapkan Produk Halal, Ajinomoto Raih Penghargaan IHATEC
- Sinar Mas Land Sukses Menyelenggarakan DNA Leadership Summit di BSD City
- Efek Aquabike Championship 2024 Penumpang Ferry di Danau Toba Melonjak 12,7%
- Operasikan Pabrik di Jakarta Timur, Grundfos Gelontorkan Investasi Rp 31 Miliar
- Perdana Hadir di SIAL Interfood, Lee Kum Kee Optimis Perkuat Pasar di Indonesia
- Pengamat Tata Kota Sebut Aparat Lemah kepada Preman Bisa Hilangkan Kepercayaan Publik