PLN Kian Bergantung Lender Asing
Rabu, 24 September 2014 – 04:38 WIB
Menurut Nur, ketergantungan PLN terhadap utang masih akan terus berlangsung dalam waktu-waktu ke depan. Misalnya, dia menyebutkan bahwa pada 2015 PLN berencana menggelontorkan belanja modal atau capital expenditure sebesar Rp 60 triliun. Dana tersebut rencananya diperoleh dari utang sebesar Rp 30 triliun, lalu dana insentif investasi dari APBN 2015 sebesar Rp 19,97 triliun, dan Rp 10 triliun lainnya dari SLA dan anggaran APBN melalui Kementerian ESDM. ''Jadi, utang masih akan jadi andalan,'' ucapnya.
Laporan keuangan PLN menunjukkan, utang jangka panjang hingga akhir 2013 tercatat sebesar Rp 220 triliun (unaudited), sedangkan total utang perseroan hingga akhir 2013 sudah menembus angka Rp 462 triliun.
Nur mengakui, salah satu permasalahan lain yang dihadapi PLN adalah tingginya utang dalam denominasi dolar AS (USD) karena kebanyakan investasi PLN memang membutuhkan USD. Di sisi lain, hampir semua pendapatan PLN berasal dari subsidi listrik serta pembayaran konsumen dalam denominasi rupiah. "Jadi, ada risiko kurs yang selalu dihadapi PLN," jelasnya.
Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung menuturkan, saat ini APBN 2015 memang memiliki keterbatasan anggaran untuk mendukung investasi sektor kelistrikan. Namun demikian, dia berharap pemerintah dan DPR periode mendatang bisa memberikan perhatian yang lebih agar PLN tidak terlalu bergantung pada utang. (owi/c22/agm)
JAKARTA - Pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong kebutuhan energi listrik kian tinggi. Namun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), tampaknya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- ASDP Catat Lebih dari 1.400 Kendaraan Menyeberang menuju Pulau Samosir Libur Nataru 2024-2025
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar
- Dukung Reformasi Berkelanjutan di Bea Cukai, Bappisus Tekankan Pentingnya Kolaborasi
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor
- Mohon Diperhatikan, Insentif Pemerintah Tidak Cukup Bantu Masyarakat