PLN-Pengusaha Berunding Soal TDL
Industri Terima Subsidi Listrik Terbesar Kedua
Jumat, 09 Juli 2010 – 03:37 WIB
Sementara itu, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Dahlan iskan mengaku mendapat tugas dari Menteri ESDM untuk segara berbicara dengan kalangan pengusaha terkait penghitungan tarif PLN yang baru. "PLN ditugaskan (pemerintah) merespons suara-suara yang sudah kita dengar yaitu pernyataan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Kami akan melakukan komunikasi dengan Apindo," tegasnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, kalangan pengusaha menilai pemerintah telah melanggar janji soal skema kenaikan TDL. Awalnya kenaikan TDL dijanjikan di kisaran 10-15%, namun ternyata kenaikan TDL bisa 11-80 persen tergantung jenis industrinya.
Dahlan mengungkapkan, perhitungan PLN soal kenaikan TDL kepada industri itu umumnya baik-baik saja dan tidak ada yang terlalu berlebihan. Bila memang ada hal-hal khusus dalam perhitungannya, lanjut dia, seharusnya bisa diselesaikan secara bersama. "Tentu tidak ada akal-akalan karena ini menyangkut uang negara. Kalau akal-akalan itu kan kesannya untuk kepentingan sendiri. Ini yang akan kita klarifikasi (ke Apindo)," ungkapnya.
Sekretaris Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Agoes Triboesono mengakui kementeriannya memang meminta agar PLN dan pengusaha duduk bersama menghitung besaran tarif listrik paska kenaikan 1 Juli 2010. "Kedua belah pihak kan bisa saling membandingkan perhitungan tarif masing-masing. Jangan sampai dasar perhitungannya berbeda. Tagihan listrik setelah kenaikan per 1 Juli 2010 baru akan terlihat pada bulan Agustus mendatang," jelasnya. (wir/kim)
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap kalangan pengusaha tidak keberatan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah